peraturan menteri perhubungan tentang parkir. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN. peraturan menteri perhubungan tentang parkir

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara pemeriksaan Persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan ; 23. 2017/No. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. PP ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. 5 tahun 2014 tentang Transportasi. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan; 7. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan NO. LIVE STREAM. KM. E. Peraturan Menteri Perhubungan NomorKM52Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor64Tahun 2009; 11. pendapatan daerah; b. 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024; b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Menimbang : a. id : 84 hlm. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk. Perjanjian Penitipan Barang 70 a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. 2016. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Peraturan Menteri Perhubungan No. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 8. Badan / Pengarang: Indonesia. 206, jdih. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis;: 1. Sambutan Kepala Dinas; Visi dan Misi; Struktur Organisasi; Tugas dan Fungsi; Bidang. go. PP 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) dan dinyatakan tidak berlaku. Berkas. 697, jdih. 59/2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan yang. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. Edaran/Instruksi Menteri. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2014. 2019/NO. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44. U. Pasal 158. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); 10. TBN = Tambahan Berita Negara. Fasilitas Parkir tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 516); 31. BN. Demikianlah isi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Presiden Nomor24Tahun 2010tentang Kedudukan, Tugas danFungsiKementerian NegaraSertaSusunan Organisasi, Tugasdan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor14Tahun2014', 6. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Silahkan download Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2022 melalui link di bawah ini: Download PDF (771. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk umum; 14. id : 9 hlm. Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sampang. Surabaya : Universitas Kristen Petra. 74 Tahun 2016 Silahkan download Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 melalui link di bawah ini: Download PDF. huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 11 ayat Perda Perparkiran, penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat See Full PDFDownload PDF. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan. Anda dapat membaca tentang struktur, fungsi, dan tugas dari berbagai unit eselon I, II, dan III di bawah Kementerian Perhubungan. 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai. 539, jdih. Kementerian Perhubungan: No. utama. dephub. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas PeraturanPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 8,. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2011Peraturan Menteri Perhubungan NO. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan. TBN = Tambahan Berita Negara. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah; 17. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2018. Dokumen ini berformat PDF dan mudah diakses. T. Required fields. 32 Tahun 2016 yang telah dicabut. TENTANG DATABASE PERATURAN. Kemenag menyebut parkir kendaraan di jalan depan rumah hukumannya haram. id. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS DALAM. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah; 24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2006. 4. Tutup. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Fasilitas Parkir Untuk Umum; -4 -2. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7. 1 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 66 TAHUN 1993 T E N T A N G FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang : a. 105/Drjd/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang. YOGYAKARTA, KOMPAS. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan barang. BN. Daerah adalah Kota Dumai. Klausula Baku Dalam Karcis Parkir 53 B. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 9. 15. dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. penyajian informasi pelayanan Terminal Barang untuk Umum. Dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, parkir ialah keadaan diam suatu kendaraan yang bersifat sementara. Pengemudi harus berhenti, parkir, menaikkan,. LATAR BELAKANG Sejalan dengan nafas otonomi daerah, pemerintah Provinsi NTB mempunyai kewenangan yang luas dan menentukan kebijakan dan program yang terbaik bagi peningkatan. 2021/No. Luas tempat parkir kendaraan baik roda 4 disesuaikan dengan disesuaikan dengan disesuaikan dengan. Parkir khusus Parkir yang menggunakan lahan punya pihak ketiga. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 5. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2021. Salah satu aturan mengenai tugas dan fungsi Dishub terkait lalu lintas adalah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah. id. id : 16 hlm. 3. 89, BN. T. Judul. 38, BN. (Peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang No. 193, TLN No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. kitab suci atau simbol keagamaan. 9. 2020. 49, BN. 22. go. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran (“Perda Perparkiran”) diatur tentang fasilitas parkir di ruang milik jalan. 293, jdih. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 5. Hubdat. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN. 44, BN. U. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan; 7. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 33 tahun 2022 tentang peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 119 tentang sertifikasi pengoperasian pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan. Donna C N, 2010,. Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (15/3), bertemu dengan Menteri Transportasi. d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangUPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang kurang layak untuk dijadikan sebagai kantor, kurangnya profesionalitas juru parkir dalam menjalankan tugasnya, dan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RAMBU LALU LINTAS. setneg. Cari 50. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan telah diatur ketentuan mengenai fasilitas parkir untuk umum; b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. PM 40 Tahun 2023. 2016/No. KOMPAS. 315, Jdih. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud. Hubungi kami melalui Facebook fb. PP ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi. Peraturan: PM 50: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Menteri Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: Permen: Tempat Penetapan:. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);. 9, jdih. Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Disiplin Kehadiran PNS Di Lingkungan Kementerian Agama. permenhub nomor 13 tahun 2014 tentang rambu lalu lintas. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah; 24. Unduh. Peraturan Menteri Perhubungan No. Dikutip dari laman Nissan Indonesia, Pemerintah telah memberikan kejelasan mengenai peraturan parkir. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Pejalan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian. Silahkan download Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 melalui link di bawah ini: Download PDF. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ; 22. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Lebar ramp lurus satu arah minimum 3,00 m dan untuk dua arah harus terdapat pemisah minimum selebar 0,50 m. Badan / Pengarang. Menteri Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas EkonomiPada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 419/KMK. id : 7 hlm. 2017/NO. com - Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik. ABSTRAK: bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan tempat parkir, maka diperlukan pengembangan dan penataan kawasan parkir di Kota Yogyakarta, dan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahunn 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan; 23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KENDARAAN. 01 MB) Preview PDF. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan telah diatur ketentuan mengenai fasilitas parkir untuk umum; b. Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti. 32 Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerahDemikianlah bunyi Peraturan Menteri Perhubungan PM 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan. parkir. Tutup. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangDirektorat Jenderal Perhubungan Darat. Call Center: (021) 151. Permen PAN & RB No. Parkir ialah kondisi dimana suatu kendaraan tidak berjalan dimana sifatnya. Pengawasan juga dapat mendeteksi. go. PERATURAN TERKAIT PEPARKIRAN 1. M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 (2014) Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 60Tahun. Peraturan Menteri Perhubungan NO. Keputusan Menteri Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2015. Jalan Medan Merdeka. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan. 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MARKA JALAN. Parkir di jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1756); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. UU No. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun. go. Tutup. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); Menetapkan: -3- MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI.